Gus Dur dan masyarakat Papua
Gus Dur dan masyarakat Papua

Ingat wajah manis seorang diplomat Indonesia yang berbicara kepada perwakilan negara Vanuatu soal Papua akhir September silam ? Pemilik wajah manis itu adalah Silvany Austin Pasaribu bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan bahwa persoalan di Papua adalah urusan internal Indonesia. Ini untuk menjawab pernyataan Perdana Menteri negara imut Vanuatu, Bob Loughman yang mempersoalkan kemungkinan ada pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) di Papua.

Bukan pertama kali Vanuatu mempersoalkan HAM di Papua. Sejak lima tahun lalu, negeri ini selalu mempersoalkannya. Bahkan pada tahun 2018, Wakil Presiden RI (waktu itu), Jusuf Kalla mengatakan bahwa pertanyaan itu mengarah pada dukungan negara-negara tertentu  yang mendukung gerakan separatis di Papua.

Kenapa soal Papua terkesan merusak suasana diplomasi kita ? Kenapa juga Papua jadi lebih sering menyedot perhatian masyarakat Indonesia ? Bahkan banyak diantara kita yang khawatir jika Papua akan lepas seperti Timor Timur ? Bisakah tercipta damai di Papua ?

Lewat media, kita sering menemukan berita soal Papua dengan kata kunci referendum, penembakan, militer, anarkis, ketidakadilan, protes, bendera bintang kejora, dll. Tahun ini saja berita tentang Papua dimulai dari kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, tagihan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada aktivis Papua yaitu Yenny Koman, sampai peristiwa penembakan pendeta Yeremias Zanambani. Belum lagi soal hasil emas dan tembaga yang dihasilkan satu perusahaan asing sampai upaya pengelolaan sawit yang dinilai akan merusak tanah Papua.  Singkat kata kita sering mendengar Papua dengan konteks politik dan ekonomi.  Sehingga tak heran jika kata kunci itu tertanam dalam di benak kita.

Kondisi ini membuat masyarakat non Papua di luar Papua sering hanya melihat Papua dari sisi politik, dan nyaris tidak mengenal Papua dari sisi sosiologi dan kultural. Bahkan banyak yang tak tahu Papua yang punya 1.068 suku bangsa (menurut sensus tahun 2000) punya persoalan yang sangat kompleks dan berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Banyak orang non Papua tidak tahu bahwa alam Papua sangat unik. Pulau ini adalah pulau yang sangat kaya dengan hasil alam, berhutan lebat, berkontur  pegunungan dipadukan pantai panjang yang menantang. Juga iklim lembab dengan aneka satwa yang berbeda membuat pulau ini unik dan mahakaya. Suatu kondisi yang mungkin sangat berbeda dengan Jawa, Bali atau Sulawesi.

Banyak masyarakat di luar Papua tidak bisa membayangkan bagaimana daerah ini tertatih berkembang dan menyesuaikan diri di bawah penjajahan Belanda, Jepang, era Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi yang punya kebijakan berbeda.

Dua abad yang lalu, para misionaris Belanda menyebarkan agama Kristen sembari mengajarkan huruf, menenun serat kayu dan rumput  kepada masyarakat Papua terutama suku Numfor di pulau Marsinam (Teluk Doreh), Manokwari. Caranya, para misionaris itu  mengikuti cara berfikir masyarakat lokal. IS. Kijne, seorang misionaris Belanda generasi kedua, membuat sebuah buku pegangan tulis menulis berjudul ‘Itu Dia!’ yang berbasis kultur  Biak – diambil dari kata ‘iriani’ yang artinya ‘itu dia’. Mereka belajar di bawah pohon rindang, di tepi ladang atau di pinggir sungai. Karena berbasis kearifan lokal dan mengikuti  cara berfikir penduduk lokal, maka masyarakat Papua lebih mudah menerimanya. Meski sulit dan lambat, ajaran mereka diterima dengan baik dan menyebar ke Biak , Nabire, Wasior dan daerah lainnya.

Setelah Papua resmi masuk ke Indonesia, pemerintah memperlakukan Papua sama dengan daerah lain di Indonesia. Pengenalan huruf dengan pendekatan kalimat “Ini Budi, Ini bapak Budi” agak sulit diterima oleh orang Papua saat pertama kali masuk sekolah. Mereka yang terbiasa belajar di alam terbuka juga cepat beradaptasi dengan masuk ruangan yang dianggap ‘lebih representative’  sebagai kelas. Akibatnya agak panjang, Sampai kelas 6 SD seorang anak Papua mungkin masih tidak bisa menulis huruf karena sulit bagi mereka untuk mengimajinasikan konsep-konsep Indonesia dalam pikirannya. Di Papua tidak ada Budi atau Bambang, yang ada nama Awuni, Lukas, atau Markus dll.

Masyarakat Indonesia juga tidak tahu apa yang penting dan tidak penting bagi masyarakat Papua. Seperti konsep tanah, hutan dan gunung adalah Ibu bagi orang Papua, sehingga ketiganya harus dijaga (baca: tidak diekploitasi).  Juga analogi sungai sebagai air susu ibu yang menjadi sumber kehidupan. Dua hal ini penting bagi penduduk Papua namun nyaris tidak dikenal bahkan sering diabaikan masyarakat Indonesia. Kita tidak paham apa yang menjadi kesulitan mereka untuk menangkap hal-hal berbau “modernitas”, sehingga eksploitasi hutan dan alam Papua yang massif untuk kemajuan daerah justru membuat marah sang pemilik pulau.

Singkat kata, orang Papua gagal mengimajinasikan konsep-konsep Indonesia, sedangkan orang non Papua juga gagal mengimajinasikan konsep kultur Papua karena minimnya informasi soal itu. Sehingga Papua dan Indonesia menjadi dua konsep yang saling asing dan menjauh. Hal itu terjadi berpuluh tahun lamanya sampai hari ini. Seperti sejoli yang menghabiskan puluhan malam minggu tapi akhirnya saling menjauh karena masing-masing hanya mau memahami diri mereka sendiri dan tidak berusaha memahami pasangannya. Akhirnya  putus.

Dengan pendekatan politik dan keamanan (polkam),  masyarakat termasuk media ‘menangkap ketidaknyamanan’ masyarakat Papua atas kebijakan pemerintah soal tanah mereka sehingga terperciklah kata ‘referendum’, tanpa tahu kenapa mereka ingin referendum.

Kegagalan memahami ini kemudian melebar kemana-mana dan menimbulkan efek yang sama-sama tidak diinginkan. Contoh yang paling mudah untuk menjelaskan ini adalah kasus Tri Susanti, salah satu tersangka dalam kerusuhan di Asrama Mahasiswa di Papua jl Kalasan Surabaya. . Dia menyebarkan narasi-narasi kebencian dan menggambarkan bahwa dirinya  diancam para mahasiswa Papua. Karena merasa terancam dia minta beberapa teman untuk datang membantu. Yang terjadi adalah sejumlah ormas datang dan  memicu kerusuhan di asrama Papua. Media massa menggambarkan peristiwa ini dengan pendekatan polkam, sehingga masyarakat non- Papua terbiasa melihat Papua dengan bingkai polkam dan bukan kultural.

Kedua,pemerintah sering bereaksi berlebihan soal Papua, semisal pemblokiran sambungan internet saat terjadi kerusuhan Maret. Pemblokiran ini menyebabkan informasi  semakin bergulir liar dengan bermacam-macam versi, sehingga kerusuhan makin meluas. Drone Emprit (DE) mencatat bahwa traffic dan topik bincangan soal kerusuhan itu beredar massif di luar negeri dan memojokkan pemerintah Indonesia.

Sebenarnya, sudah ada upaya yang baik dari pemerintah untuk mengubah cara pandang kita terhadap Papua. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil mengubah cara pandangnya dari bingkai polkam menjadi bingkai humanis – kultural. Gus Dur bisa dengan tepat menterjemahkan konsep budaya Papua yang sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia.  Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, diizinkannya bendera bintang kejora sebagai lambang kultural berkibar di samping atau dibawah sang Merah putih terjadi pada era Gus Dur.  UU no 21 tahun 2001 tentang status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, meski disahkan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, namun digodok pada masa GusDur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dimotori oleh Letjen (Purn) Bambang Darmono pada tahun 2011-2014. Unit ini selalu berusaha untuk menggunakan pendekatan berbasis sosial –budaya dalam pembangunan dan menghindari politisasi. Ini tercermin dari pembangunan jalan-jalan antar kota di pengunungan, sebagai sarana untuk memperlancar perdagangan dan mobilitas lokal, bukan untuk eksploitasi sumber alam yang massif. Pendekatan berbasis budaya mutlak dilakukan untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan dan berkenan oleh masyarakat di sana.

Indonesia memang negara multi etnis yang membutuhkan upaya lebih untuk lebih saling memahami untuk menciptakan kedamaian bersama. Kita bisa belajar bagaimana negara  berupaya memahami Aceh. Aceh yang dulu selalu bergolak karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akhirnya bisa damai melalui perjanjian Helsinki  (2005) yang mengakomodir beberapa keinginan dari masyarakat Aceh, seperti partai lokal dll. Kini Aceh relatif damai dan bergerak maju bersama daerah lain di Indonesia.

Dari alur ini kita bisa mengevaluasi bersama kenapa kedamaian Papua yang menjadi idaman kita semua, menjadi sesuatu yang harus diupayakan bersama,  baik oleh masyarakat Papua itu sendiri maupun kita, masyarakat non Papua. Kedamaian bukan obyek yang bisa datang sendiri namun sebagai subyek yang harus diupayakan bersama.

Kita tidak bisa menuntut cara berfikir mereka sama dengan kita, namun  harus bisa saling memahami dan menghargai konsep Papua. Niscaya kedamaian itu akan terjadi pada tanah Papua. Selamanya.

Penulis : Chrissen Daulat Marthin Marpaung

 

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here